Ketika Desa Dibangun, tetapi Rakyat Masih Bertanya: “Kalau Sakit, Harus ke Mana?”

Penulis: Muh Sandy

“Pembangunan bukan tentang seberapa banyak bangunan yang berhasil kita dirikan, melainkan seberapa banyak kehidupan yang berhasil kita perbaiki.”

Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Namun, bagi saya, kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pembangunan yang terlihat oleh mata. Kemerdekaan juga harus dirasakan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Hari ini pemerintah sedang mendorong Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu program besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Saya tidak menolak koperasi. Justru koperasi dapat menjadi alat yang baik untuk membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, memperkuat ekonomi, dan memutus rantai distribusi yang merugikan petani maupun pelaku usaha kecil. Tetapi di tengah program dengan anggaran yang sangat besar ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana:

Apakah pembangunan sudah benar-benar dimulai dari kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat?

KPK menyebut nilai anggaran Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencapai sekitar Rp240 triliun. Besarnya skala program ini membuat tata kelola dan pengawasan menjadi hal yang tidak bisa dianggap sebagai pelengkap.

Ketika Koperasi Dibangun, tetapi Dokter Belum Datang

Menurut data Kementerian Kesehatan yang dirangkum dalam Profil Kesehatan Indonesia 2024, pada 2024 sekitar 3,94% puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter. Ketimpangannya jauh lebih berat di sejumlah wilayah: Papua Pegunungan sekitar 62,57% puskesmasnya tidak memiliki dokter dan Papua Tengah sekitar 45,60%. Angka tersebut membuat saya berpikir. Di satu sisi kita sedang membangun pusat-pusat ekonomi desa. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara layak. Saya tidak mengatakan bahwa koperasi tidak penting. Saya mempertanyakan urutan prioritasnya.

Apa gunanya kita memiliki tempat masyarakat berjualan jika ketika masyarakat itu sakit, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pertolongan?

Apa arti pembangunan jika seorang ibu di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan pelayanan persalinan?

Dan apa arti kemerdekaan jika seorang anak di pelosok Indonesia memiliki bangunan koperasi di desanya, tetapi tidak memiliki akses kesehatan yang layak?

Pembangunan seharusnya bukan sekadar membangun apa yang terlihat. Pembangunan harus membangun apa yang paling dibutuhkan. Bukan Hanya Bangun Gedung, Manajernya Pun Membutuhkan Anggaran Persoalan anggaran tidak berhenti pada pembangunan fisik. Program ini juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi. Pemerintah membuka 35.476 formasi pada tahap pertama, yang terdiri atas 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Tentu saja, saya setuju bahwa koperasi tidak boleh dikelola sembarangan. Manajer harus memiliki kemampuan manajemen, akuntansi, pemasaran, kepemimpinan, dan tata kelola keuangan. Namun, muncul pertanyaan mengenai efisiensi biaya pelatihan. Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menyampaikan bahwa skema pelatihan 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per peserta, dengan sekitar Rp30 juta untuk latihan militer dan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi. Jika seluruh 35.476 peserta dikalikan Rp45 juta, nilainya sekitar Rp1,596 triliun.

Saya tidak mempersoalkan pendidikan karakter, disiplin, atau wawasan kebangsaan. Tetapi calon manajer koperasi pada akhirnya dituntut mampu membaca laporan keuangan, mengelola modal, menganalisis risiko usaha, mengelola anggota, membangun pemasaran, dan mencegah penyalahgunaan dana. Jangan Hanya Membangun Koperasinya, Bangun Juga Sistem Pengawasannya Menurut saya, setiap desa yang mendapatkan program ini harus memiliki transparansi yang mudah dipahami masyarakat.

Masyarakat harus dapat mengetahui:

• berapa dana yang diterima;

• berapa biaya pembangunan;

• siapa pelaksana pembangunan;

• berapa biaya pengadaan barang;

• siapa yang menjadi pengelola;

• bagaimana keuntungan koperasi dihitung;

• bagaimana dana digunakan; dan

• bagaimana masyarakat dapat melaporkan jika menemukan kejanggalan.

Sebab koperasi dibangun untuk masyarakat. Maka masyarakat juga harus memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang,yang mengatasnamakan kepentingan mereka digunakan. Jangan sampai koperasi dibangun dengan semangat ekonomi rakyat, tetapi pengelolaannya justru menjadi ruang gelap yang sulit disentuh rakyat.

Transparansi bukan berarti pemerintah tidak dipercaya. Justru transparansi adalah cara agar kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan.