Jika Indonesia Sudah Merdeka, Mengapa Masih Ada yang Tak Merasa Merdeka?

Penulis : Abdul Wafid Muharram

Delapan puluh satu tahun sudah Republik ini bernapas sebagai entitas berdaulat. Setiap bulan Agustus tiba, jalanan bersolek merah putih, lagu-lagu perjuangan diputar di sudut-sudut gang, dan panjat pinang menjadi tontonan wajib. Kita merayakannya dengan gegap gempita, mabuk dalam romantisme sejarah kebebasan masa lampau. Namun, ketika ingar-bingar itu reda dan bendera kembali diturunkan, satu pertanyaan krusial masih menggantung di udara kosong: Merdeka ini, sebenarnya milik siapa?

MER(D)EKA MEREKA bukanlah sekadar tema belaka, melainkan sebuah cermin retak yang memantulkan realitas pahit bangsa kita hari ini. Di atas kertas dan di mimbar-mimbar pidato, kita adalah bangsa yang merdeka. Namun dalam praktiknya, kemerdekaan telah mengalami privatisasi; ia menjelma menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati secara utuh oleh segelintir pihak—"Mereka".

Ketimpangan: Kemerdekaan yang Dimonopoli

Secara gagasan, kemerdekaan seharusnya bermakna pembebasan dari segala bentuk belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Namun, realitas strukturnya adalah ketika angka produk domestik bruto (PDB) dibanggakan sebagai indikator kemajuan, jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru semakin menganga.

Bagi kaum elite oligarki dan pemodal besar, "merdeka" berarti kebebasan mengeruk sumber daya alam dengan regulasi yang bisa dikompromikan. Bagi oknum berjas rapi, "merdeka" adalah kebebasan dari jerat hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Lalu, bagaimana dengan rakyat kecil?

Bagi buruh harian, petani yang tanahnya digusur, kaum miskin kota, ataupun mereka yang hidup dijalanan, "merdeka" mungkin tak lebih dari sekadar hari libur nasional di mana mereka tetap harus memeras keringat agar esok hari tetap bisa makan. Mereka tidak merdeka dari rasa lapar, tidak merdeka dari ancaman penggusuran, dan tidak merdeka dari ketidakpastian masa depan. Kemerdekaan, pada titik ini, telah dibajak oleh "Mereka".

Lantas, di tengah monopoli tafsir kemerdekaan dan pembungkaman ini, di mana posisi kita sebagai mahasiswa?

Mahasiswa saat ini kerap kali dininabobokan oleh kenyamanan kepompong akademis. Banyak dari kita yang sibuk mengejar IPK tinggi, menumpuk sertifikat untuk ambisi korporat, dan terjebak dalam pragmatisme karier. Kita sering lupa bahwa ada beban moral dan historis di pundak setiap penyandang gelar ‘maha’ pada kesiswaannya. Privilese pendidikan yang kita nikmati hari ini sebagian besar disubsidi oleh uang rakyat—termasuk dari keringat kaum buruh dan petani yang hak-haknya paling sering dipinggirkan. Oleh karena itu, memilih untuk diam dan apatis di tengah ketidakadilan bukanlah sikap netral,mmelainkan sebuah pengkhianatan intelektual.

Langkah Nyata: Keluar dari Sikap Apatis!

Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, tetapi pertanyaan tentang kemerdekaan belum selesai. Mungkin justru sekarang kita harus mulai bertanya lebih keras: Jika kemerdekaan adalah milik semua, mengapa masih ada yang merasa tidak memilikinya? Dan mungkin, tugas kita sebagai mahasiswa dan generasi muda indonesia bukan sekadar menjaga agar Indonesia tetap merdeka. Namun, tugas kita adalah memastikan bahwa kata “merdeka” tidak hanya menjadi milik mereka yang kuat, berkuasa, dan beruntung.

Karena pada akhirnya, ukuran kemerdekaan sebuah bangsa bukan hanya seberapa sering rakyatnya mengibarkan bendera, namun seberapa banyak manusia di dalamnya memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat.

Jangan hanya merayakan kemerdekaan.Tunjukkan bahwa kita juga merdeka untuk berpikir.